MERINDUDPRD.COM, AMBON - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun mendesak pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera menyelesaikan konflik antar desa di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). 

“Urusan keamanan ini bukan hanya tanggung jawab aparat semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan,” kata Benhur, saat dihubungi dari Ambon, Jumat (2/5/2025).

Benhur juga mengingatkan, bahwa kehadiran negara tak bisa ditawar-tawar, terutama dalam menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Dia menilai aparat keamanan cenderung lamban, dalam merespons ketegangan yang muncul di beberapa titik konflik. Ia mengkritik pola penanganan yang cenderung reaktif ketimbang preventif.

“Jangan tunggu ada pemalangan jalan atau kekacauan baru bertindak. Negara harus hadir lebih dulu, sebelum semuanya terlambat,” tegas dia.

Benhur juga menyinggung konflik yang terjadi antara Desa Tulehu dan Tial sebagai contoh ketegangan yang perlu disikapi dengan pendekatan menyeluruh. Menurut dia, penyelesaian konflik harus mengedepankan asas keadilan dan keterbukaan informasi.

“Jangan lihat kasus ini sepotong-sepotong. Ada sebab, ada akibat. Negara hukum tak boleh pilih kasih, dalam mengungkap kebenaran,” kata Benhur.

Ia juga meminta Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku, untuk segera mengambil langkah konkret untuk meredam situasi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap negara.

Berikan Komentar

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin

Kirim Komentar