MERINDUDPRD.COM, AMBON - Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala mengaku, Provinsi Maluku memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun sayangnya, belum mampu dimanfaatkan secara maksimal akibat keterbatasan regulasi, dan banyaknya kebijakan dari pemerintah pusat.

Untuk itu, perlu adanya perjuangan untuk menutup defisit anggaran daerah, dengan mengoptimalkan potensi sumber daya laut. Pasalnya, meskipun Maluku dikenal sebagai daerah penghasil ikan terbesar, akan tetapi penerimaan daerah masih sangat minim 

 “Ini karena sistem pembagian hasil laut berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, yang tidak berpihak pada daerah penghasil,” tegas Sangkala kepada wartawan, usai menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Lampung, di ruang Ketua DPRD Provinsi Maluku, Rabu (25/6/2025).

Sangkala menyayangkan kebijakan pemerintah pusat, lantaran 80 persen pendapatan dari sektor laut, dibagi secara merata ke seluruh Indonesia, tanpa mempertimbangkan proporsi dan kontribusi dari daerah penghasil.

Hal ini mengakibatkan, Maluku dan kabupaten/kota didalamnya belum mampu merasakan dampak ekonomi yang signifikan, dari potensi laut yang mereka miliki.

“Saya berharap, agar perjuangan ini bisa menjadi inspirasi bagi provinsi lain seperti Lampung, untuk bagaiman bersama-sama mendorong perubahan regulasi yang adil, dan berpihak pada kepentingan daerah penghasil,” harap Sangkala.

Berikan Komentar

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin

Kirim Komentar