Latukaisupy: Cinnabar Harus Jadi Persoalan yang Ditata Bukan Dibiarkan
Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil SBB, Zain Syaiful Latukaisupy.
MERINDUDPRD.COM, AMBON - Anggota DPRD Provinsi Maluku, Zain Syaiful Latukaisupy menegaskan, aktivitas Tambang Rakyat Cinnabar di Kabupaten SBB membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak akan selesai hanya dengan menghentikan aktivitas masyarakat, tetapi harus diikuti langkah penataan dan solusi yang jelas.
"Pemerintah perlu segera menentukan arah penataan kawasan tersebut agar persoalan ekonomi, keselamatan dan ketertiban dapat ditangani secara bersamaan," ujar Latukaisupy, saat dihubungi dari Ambon, Selasa (25/8/2026).
Latukaisupy mengatakan, keberadaan masyarakat di kawasan Cinnabar menunjukkan adanya ketergantungan terhadap sektor tersebut, sebagai sumber penghasilan.
Kondisi itu harus menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan, sehingga penanganan tambang tidak semata-mata berujung pada pelarangan, tanpa alternatif bagi masyarakat.
“Yang kita cari adalah solusi. Masyarakat butuh makan, butuh pekerjaan dan butuh penghasilan. Karena itu, jangan hanya bicara tutup. Kita harus bicara setelah ditutup bagaimana masyarakat bisa hidup, dan bagaimana tambang ini ke depan bisa ditata,” tegas Latukaisupy.
Ia menyebut, DPRD Provinsi Maluku akan turun langsung ke kawasan Cinnabar pada Jumat-Sabtu. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi faktual mengenai kondisi kawasan, aktivitas masyarakat dan berbagai persoalan yang muncul selama ini.
“Kita mau turun melihat langsung. Kita mau dengar masyarakat, kita mau lihat kondisi tambang, dan kita mau mencari solusi. Jangan sampai masyarakat hanya disuruh berhenti, tetapi tidak diberikan jalan keluar,” ujarnya.
Latukaisupy menilai, penataan harus menjadi agenda utama, setelah adanya penghentian sementara aktivitas di kawasan tersebut.
Pemerintah perlu mengetahui siapa saja yang selama ini menggantungkan hidup dari Cinnabar, bagaimana pola aktivitasnya, dan risiko apa saja yang dihadapi masyarakat ketika bekerja di kawasan tambang.
Menurutnya, pendataan menjadi penting, agar kebijakan yang nantinya diambil tidak bersifat umum, dan tidak mengabaikan masyarakat yang benar-benar bergantung pada kawasan tersebut.
“Kalau tambang ini bisa ditata dengan baik, kenapa tidak dijadikan sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat? Katong (kita) punya masyarakat yang butuh pekerjaan. Jangan sampai potensi ekonomi yang ada, justru tidak memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Latukaisupy menegaskan, penataan ekonomi harus disertai dengan penerapan keselamatan kerja.
Ia tidak ingin kebutuhan masyarakat untuk memperoleh penghasilan, justru berujung pada kecelakaan dan korban jiwa.
“Jangan karena kepentingan ekonomi kemudian keselamatan diabaikan. Kita ingin masyarakat bisa bekerja, tetapi bekerja dengan aman, tertib dan sesuai dengan aturan,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat, untuk mematuhi perintah pengosongan kawasan, apabila aktivitas tambang sedang dihentikan.
Menurut Latukaisupy, kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian penting, dalam mencegah terjadinya kecelakaan.
“Pada saat kawasan sudah diperintahkan untuk dikosongkan, masyarakat harus taat. Kalau masih masuk dan melakukan aktivitas, tentu risikonya menjadi tanggung jawab masing-masing,” ujarnya.
Latukaisupy mengingatkan, kawasan Cinnabar sebelumnya pernah menelan korban jiwa. Pada 2022, dua penambang meninggal dunia, setelah tertimbun di lokasi tambang.
Ia berharap, tragedi tersebut menjadi pelajaran, agar keselamatan tidak lagi ditempatkan sebagai persoalan kedua.
“Jangan sampai kejadian 2022 terulang lagi. Kita tidak mau ada korban berikutnya, hanya karena masyarakat mengambil risiko, untuk bekerja di kawasan yang sementara sudah diperintahkan kosong,” katanya.
Lebih lanjut, Latukaisupy menegaskan, DPRD ingin memastikan masyarakat tetap menjadi bagian penting, dalam setiap pembahasan mengenai masa depan Cinnabar.
Dia menyebut, masyarakat perlu diberikan kepastian mengenai arah kebijakan pemerintah, sehingga tidak terus berada dalam situasi tanpa kepastian.
Ia berharap, hasil kunjungan DPRD ke kawasan Cinnabar dapat menjadi bahan, untuk mendorong pemerintah mengambil langkah konkret, baik dalam aspek penataan kawasan maupun penyelesaian persoalan ekonomi masyarakat.
“Prinsipnya sederhana, masyarakat harus bisa hidup, masyarakat harus bisa bekerja, tetapi keselamatan harus menjadi yang utama. Kalau tambang ini memang menjadi sumber penghidupan masyarakat, maka mari kita tata supaya benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tandas Latukaisupy.
Berikan Komentar
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin
