Komisi II Minta 97 Desa Jadi Prioritas Program Maluku Terang 2027
RDP Komisi II DPRD Provinsi Maluku bersama PT PLN (Persero) Pusat, yang berlangsung di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
MERINDUDPRD.COM, AMBON - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ary Sahertian meminta pemerintah dan PT PLN (Persero), untuk memprioritaskan 97 desa yang belum menikmati listrik dalam program kelistrikan 2027, sebagai langkah mempercepat pemerataan pelayanan dasar di wilayah kepulauan Maluku.
Sahertian mengatakan, persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti, melalui langkah konkret bersama pemerintah dan PT PLN (Persero), sehingga pemerataan listrik tidak berhenti pada pembangunan jaringan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke desa-desa terpencil.
Hal itu disampaikan Sahertian, saat dihubungi dari Ambon, Jumat (21/8/2026), terkait hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Provinsi Maluku bersama PT PLN (Persero) Pusat, yang telah berlangsung Kamis (20/8/2026).
“Kalau kita mau bicara Maluku Terang 2027, maka 97 desa yang belum menikmati listrik ini harus menjadi perhatian utama. Kita harus memastikan, ada langkah konkret untuk menyelesaikannya,” kata Sahertian.
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, 97 desa yang belum menikmati listrik tersebut tersebar di delapan kabupaten dan kota.
Dengan rincian, Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 66 desa, Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 9 desa, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 8 desa, Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 4 desa, Kota Tual sebanyak 3 desa, Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 3 desa, Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 3 desa dan Kabupaten Buru 1 desa.
Menurut Sahertian, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan elektrifikasi di Maluku masih cukup besar.
Apalagi, karakteristik wilayah Maluku yang terdiri dari pulau-pulau membuat pembangunan infrastruktur kelistrikan membutuhkan strategi khusus.
“Maluku ini daerah kepulauan. Karena itu, kita tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk semua wilayah. Desa yang berada di pulau-pulau kecil, dan daerah terpencil tentu membutuhkan penanganan yang berbeda,” ujarnya.
Sahertian mendorong pemerintah daerah bersama PLN menyusun peta jalan yang jelas, untuk menuntaskan desa-desa yang belum berlistrik.
Setiap wilayah, kata dia, perlu dipetakan berdasarkan kondisi geografis, akses transportasi, kebutuhan masyarakat serta kesiapan infrastruktur.
Ia juga meminta, agar program kelistrikan yang akan dilaksanakan pada 2027 tidak hanya berorientasi pada perluasan jaringan, tetapi memiliki target yang terukur terhadap jumlah desa yang harus diselesaikan.
“Harus jelas desa mana yang menjadi prioritas, kapan dikerjakan dan kapan masyarakat bisa menikmati listrik. Jadi target Maluku Terang 2027 itu harus bisa diukur,” tegas Sahertian.
Selain pemerintah dan PLN, menurut Sahertian, dukungan pemerintah pusat juga diperlukan, untuk mempercepat pembangunan listrik di wilayah yang memiliki tantangan geografis tinggi.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting, agar persoalan teknis maupun pembiayaan dapat dicarikan solusi.
Sahertian menilai, keberadaan listrik memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketersediaan listrik dapat mendukung aktivitas belajar anak-anak, mengembangkan usaha masyarakat, memperluas akses komunikasi, serta meningkatkan pelayanan publik di desa.
“Listrik bukan sekadar penerangan. Ketika listrik masuk, banyak aktivitas masyarakat yang ikut bergerak. Pendidikan bisa lebih baik, usaha bisa berkembang dan pelayanan publik juga semakin mudah,” katanya.
Karena itu, ia berharap, pembahasan bersama PLN dapat menjadi momentum, untuk memperkuat komitmen mewujudkan Maluku Terang 2027.
Sahertian menegaskan, DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi II akan terus mengawal persoalan tersebut, agar desa-desa yang selama ini belum menikmati listrik tidak kembali terlewat dalam perencanaan pembangunan.
“Target kita harus jelas, bagaimana 97 desa ini secara bertahap bisa diselesaikan. Jangan sampai masyarakat di pulau-pulau terus menunggu. Maluku Terang 2027 harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tandas Sahertian.
Berikan Komentar
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin
