Rudy Sopa Berita 14 Oktober 2026 5 kali Rapat kerja Komisi II DPRD Provinsi Maluku bersama Dinas Pertanian Provinsi Maluku, dan jajaran dinas pertanian kabupaten/kota, yang berlangsung di ruang Komisi II, Rabu (14/10/2026). Foto-Rudy

MERINDUDPRD.COM, AMBON - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi meminta kestabilan debit air menjadi perhatian Utama, dalam pelaksanaan program irigasi perpompaan (Irpom). Menurutnya, ketersediaan air yang terjaga menjadi faktor penting, agar fasilitas irigasi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan lahan pertanian di Maluku.

Irawadi menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya diukur dari penyelesaian pembangunan sarana irigasi, tetapi juga harus dilihat dari kemampuan kelompok tani memanfaatkan fasilitas itu, untuk menunjang aktivitas pertanian secara berkelanjutan.

“Yang terpenting dari program Irpom ini Adalah, debit air yang stabil sehingga pengembangan sawah atau pertanian bisa berjalan dengan baik,” kata Irawadi, dalam rapat kerja Komisi II bersama Dinas Pertanian Provinsi Maluku dan jajaran dinas pertanian kabupaten/kota, yang berlangsung di ruang Komisi II, Rabu (14/10/2026).

Ia menjelaskan, bantuan Irpom merupakan program Kementerian Pertanian yang ditujukan untuk memperkuat sektor pertanian, termasuk membantu petani menghadapi keterbatasan pasokan air ketika terjadi kekeringan.

Karena itu, Irawadi mengingatkan agar setiap kelompok tani penerima bantuan menggunakan anggaran sesuai peruntukannya, dan memastikan sarana yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Anggarannya juga masuk secara langsung ke rekening setiap kelompok tani penerima bantuan, sehingga penggunaannya harus maksimal dan sesuai peruntukannya,” ujarnya.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, Komisi II DPRD Maluku menjadwalkan melakukan kunjungan lapangan, untuk melihat langsung kondisi fasilitas irigasi perpompaan yang telah dibangun, sekaligus memastikan manfaatnya bagi kelompok tani penerima.

Irawadi mengatakan, peninjauan tersebut diperlukan agar DPRD memperoleh gambaran faktual mengenai perkembangan pekerjaan, pemanfaatan bantuan, serta kendala yang dihadapi petani di lapangan.

“Melalui evaluasi dan rencana peninjauan lapangan ini, kami ingin memastikan program bantuan Irpom tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi benar-benar mendukung ketersediaan air, meningkatkan pemanfaatan lahan, dan memperkuat kegiatan pertanian masyarakat di Maluku,” sebut Irawadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda mengatakan, dari total 326 unit bantuan Irpom yang dialokasikan melalui Kementerian Pertanian lewat Satuan Kerja Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas II Mataram, sebanyak 324 unit dinyatakan efektif dan berkembang baik sesuai peruntukannya.

“Sementara dua unit yang direncanakan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tidak dapat dilaksanakan, karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan,” ujar Ilham.

Ilham menjelaskan, alokasi bantuan tersebut disalurkan secara bertahap. Pada tahap pertama terdapat 134 unit, dilanjutkan tahap kedua sebanyak 49 unit, tahap ketiga 116 unit, tahap keempat lima unit, dan tahap kelima sebanyak 20 unit.

Berdasarkan laporan yang diterima dari kabupaten/kota, pekerjaan pada tahap pertama telah dilaksanakan untuk 130 unit. Adapun sejumlah unit pada tahapan berikutnya masih menjalani proses pengerjaan, verifikasi, maupun pengusulan.

Ia menambahkan, persoalan kelayakan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan bantuan. Dalam usulan tahap kedua di Kabupaten MBD, hasil verifikasi penyuluh pertanian di lapangan menunjukkan adanya dua unit yang tidak memenuhi persyaratan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru, Sahrul Wahyu menyampaikan, bahwa daerahnya memperoleh bantuan sebanyak 34 titik Irpom pada tahun anggaran 2026. Seluruh titik tersebut, menurut dia, telah dikerjakan dan dimanfaatkan oleh kelompok tani.

“Salah satu lokasi yang merasakan manfaat program tersebut berada di Desa Waekasar. Di wilayah itu, lebih dari 100 hektare lahan telah ditanami melalui dukungan irigasi perpompaan,” ujar Wahyu.

Sahrul mengatakan, minat petani untuk memanfaatkan fasilitas tersebut cukup tinggi. Namun, pada beberapa lokasi, kegiatan penanaman masih menunggu kondisi cuaca yang mendukung, meskipun pekerjaan fisik dan penyelesaian administrasi keuangan telah mencapai 100 persen.

Kondisi cuaca ekstrem membuat petani belum dapat memulai penanaman di sejumlah lahan, karena masih menunggu musim hujan dan ketersediaan debit air yang mencukupi.

“Meski demikian, kami memastikan, bantuan Irpom telah dimanfaatkan oleh kelompok tani di tiga kecamatan di Kabupaten Buru,” tandas Wahyu.

Untuk diketahui, rapat kerja tersebut turut dihadiri Kepala BPLIP Kelas II Mataram, Suparman, serta para kepala dinas pertanian kabupaten/kota, baik secara langsung maupun melalui pertemuan virtual.