Rudy Sopa Berita 06 Oktober 2026 7 kali Anggota Fraksi NasDem DPRD Provinsi Maluku, Abdul Kelilauw.

MERINDUDPRD.COM, AMBON - Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, untuk mempercepat pemerataan akses internet, serta pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, terutama di wilayah kepulauan.

Anggota Fraksi NasDem DPRD Provinsi Maluku, Abdul Kelilauw menilai, kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang mampu menjangkau seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan terluar.

“Pemerataan konektivitas menjadi kebutuhan mendasar untuk mendukung aktivitas masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan public,” tegas Keliauw kepada wartawan di Ambon, Selasa (6/10/2026).

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterjangkauan akses internet. Kelilauw mengatakan, internet saat ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam menunjang kegiatan belajar, perdagangan, komunikasi, pelayanan kesehatan, serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Karena itu, masyarakat Maluku tidak boleh terus menghadapi keterbatasan jaringan dan biaya konektivitas yang lebih maha,l akibat kondisi geografis kepulauan.

Fraksi NasDem, kata dia, mendorong Pemprov Maluku memperkuat koordinasi dan advokasi kepada pemerintah pusat, serta penyelenggara telekomunikasi untuk memperluas infrastruktur jaringan.

Upaya tersebut perlu disertai peningkatan kualitas layanan, pemerataan akses internet antar pulau, serta keterjangkauan biaya bagi masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat Maluku membayar lebih mahal, hanya karena mereka hidup di wilayah kepulauan,” ujar Kelilauw.

Selain konektivitas digital, Kelilauw menekankan tentang pentingnya pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, sebagai bagian dari strategi pembangunan Maluku.

Infrastruktur jalan yang memadai dinilai berperan penting, dalam memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta membuka akses wilayah yang selama ini menghadapi keterisolasian.

Dalam hal ini, Kelilauw meminta perhatian khusus terhadap ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Maluku, terutama di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan.

Kelilauw menilai, penanganan infrastruktur jalan harus dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dan skala prioritas, dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi penanganan, serta jumlah masyarakat yang dilayani.

Dampak terhadap aktivitas ekonomi, dan akses masyarakat menuju fasilitas pendidikan maupun kesehatan juga perlu menjadi pertimbangan, dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Pemerintah perlu melakukan pemetaan pembangunan dan pemeliharaan jalan berdasarkan tingkat kerusakan, tingkat urgensi, jumlah masyarakat yang dilayani, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan,” kata dia.

Menurutnya, pembangunan jalan tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian proyek fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan keterhubungan antar wilayah, dan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.

Karena itu, perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan perlu diarahkan pada ruas-ruas yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama yang berperan membuka keterisolasian wilayah.

Kelilauw berharap, Pemprov Maluku dapat menjadikan pemerataan konektivitas digital, dan infrastruktur jalan sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan daerah.

“Dengan akses internet yang semakin merata serta kondisi jalan dan jembatan yang memadai, aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan dapat berkembang, sementara akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik semakin mudah dijangkau oleh masyarakat di seluruh wilayah Maluku,” tandas Kelilauw.