MERINDUDPRD.COM, AMBON - DPRD Provinsi Maluku akhirnya menyerahkan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi LKPJ ini diserahkan, saat rapat paripurna  DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Maluku, terhadap LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2024, yang berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD, Senin (28/4/2025).

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengikuti rapat tersebut secara virtual dari Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta.

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun dalam sambutannya menyatakan, jika rekomendasi yang diberikan bersifat konstruktif dan evaluatif, terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah dilaksanakan gubernur sebagai suatu kesatuan penyelenggaraan daerah selama tahun anggaran 2024.

“Atas nama DPRD Provinsi Maluku, kami akan menyerahkan secara resmi rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur tahun 2024 kepada pemprov, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Watubun.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam sambutannya meyakini, bahwa LKPJ ini telah dibahas secara teliti dan mendasar. 

Hal tersebut menunjukkan, bahwa DPRD terus melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh, dalam upaya mengawal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD merupakan catatan kritis, atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2024.

“Catatan kritis ini tentunya merupakan asupan yang sangat berharga, untuk periode pemerintahan masa jabatan 2025-2030 yang baru saja kita jalani bersama,” ujar Gubernur.

Gubernur mengaku, pihaknya telah bertekad untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Maluku dengan visi transformasi yang maju, adil dan sejahtera, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, selanjutnya visi tersebut dijabarkan melalui Sapta Cita yang merupakan misi bersama untuk memajukan Maluku.

"Berbagai tantangan yang dihadapi kedepan tentu tidaklah mudah, di mana krisis global turut mempengaruhi stabilitas dalam negeri," pungkas dia.

Lebih lanjut, Gubernur berpendapat, berbagai dinamika geopolitik harus disikapi dengan program-program yang tepat, dalam menjawab tuntutan atau kepentingan Masyarakat.

“Pemerintahan pada periode saat ini akan melakukan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan dan akses sarana dan prasarana pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, listrik, informasi dan komunikasi. Selain untuk pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Koperasi dan UMKM, serta optimalisasi pemanfaatan komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan, pertanian dan pariwisata,” terangnya.

Gubernur menyebut, jika pihaknya akan memperkuat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan serta peningkatan efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, melalui penguatan pelaksanaan sistim pengawasan internal.

Beberapa proyek strategis nasional di wilayah Maluku juga tak luput dari perhatian Gubernur Maluku, yaitu pembangunan Bendungan Wae Apo, pembangunan Maluku Integrated Port (MIP), pengembangan Blok Masela, dan berbagai proyek strategis lainnya yang memerlukan kerja keras bersama.

“Rekomendasi ini akan ditindaklanjuti dalam merumuskan kebijakan, dengan program yang stabilis, dalam pelaksanaan pembangunan di tahun ini,” tandas Gubernur.

Selanjutnya LKPJ tersebut diserahkan Ketua DPRD Provinsi Maluku kepada Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie.

Berikan Komentar

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin

Kirim Komentar