Rudy Sopa Berita 03 Februari 2026 11 kali Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, H Amirudin.

MERINDUDPRD.COM, AMBON - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, H Amirudin menyebut, keterbatasan anggaran membuat tidak semua proposal pembangunan dari daerah Maluku dapat terealisasi sekaligus. 

Oleh karena itu, penetapan prioritas yang jelas dan koordinasi antar pemerintah menjadi kunci, untuk memastikan kebutuhan daerah dapat terdengar, dan diperhatikan di tingkat pusat.

“Dengan jumlah proposal yang sangat banyak, tidak mungkin kita bisa memenuhi semua permintaan sekaligus. Maka dari itu, kita harus bisa mengidentifikasi mana yang paling mendesak dan menjadi prioritas utama,” jelas Amirudin, saat dihubungi dari Ambon, Selasa (3/2/2026).

Dia juga mengungkapkan rasa bangga dan syukur, karena dalam rapat koordinasi terkait pembangunan yang baru saja diadakan, pihak pemerintah provinsi bekerja sama dengan perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku. 

Menurutnya, sinergi dan penyampaian aspirasi secara bersama-sama akan memperkuat posisi Maluku, ketika berunding dengan berbagai kementerian di Jakarta.

“Ketika kita bersatu dan menyampaikan kebutuhan daerah secara terpadu, tidak akan ada hambatan atau sekat yang menghalangi. Justru ini yang akan membuat pihak pusat lebih mudah memahami, apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Maluku,” ucapnya.

Amirudin menekankan, bahwa koordinasi tidak boleh hanya dilakukan sesekali, melainkan harus dijalankan secara berkelanjutan. 

Ia mengusulkan agar pertemuan koordinasi rutin dilakukan minimal setiap tiga bulan, agar pembahasan program pembangunan selalu selaras dengan siklus berjalannya anggaran.

“Kita tidak bisa mengizinkan koordinasi terhenti, bahkan selama enam bulan. Minimal tiga bulan sekali kita harus berkumpul, karena anggaran berjalan setiap triwulan. Jika kita terlambat, maka kesempatan untuk mendapatkan dukungan anggaran bisa saja terlewatkan,” tegasnya.

Menurut Amirudin, seluruh kebutuhan dan permasalahan pembangunan di tingkat kabupaten dan kota harus disatukan dan diselaraskan dengan rencana pembangunan provinsi terlebih dahulu. 

Dengan cara ini, usulan yang akan diajukan ke pusat akan lebih fokus, terarah, dan memiliki dasar alasan yang kuat untuk mendapatkan persetujuan.

Ia mengambil contoh kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Meskipun pembangunan jalan provinsi di wilayah tersebut telah berhasil diselesaikan, masih banyak ruas jalan lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan membutuhkan perhatian serta bantuan anggaran.

“Jalan provinsi di SBB memang sudah rampung, namun kita masih memiliki banyak jalan desa dan jalan kabupaten yang perlu diperbaiki atau dibangun dari awal. Tanpa koordinasi dan kolaborasi yang baik, hal ini akan sulit untuk terealisasi,” jelasnya.

Selain itu, Amirudin juga mengingatkan bahwa persaingan antar daerah, untuk mendapatkan alokasi anggaran dari pusat semakin ketat. 

Ia menyebut, kondisi wilayah Sumatera yang saat ini tengah menghadapi bencana banjir besar telah menarik perhatian dan alokasi anggaran signifikan dari pusat.

“Kita tidak bisa tinggal diam dan menunggu kesempatan datang. Saat ini perhatian pusat lebih banyak terfokus pada penanganan bencana di Sumatera, yang menyedot anggaran besar. Jika kita tidak segera bersuara dan menunjukkan apa yang kita butuhkan, maka Maluku berisiko untuk dikesampingkan,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong seluruh pimpinan daerah dan pemangku kepentingan di Maluku untuk segera membangun mekanisme koordinasi yang solid. 

Langkah ini meliputi penyusunan daftar kebutuhan daerah secara tertulis, berdasarkan urutan prioritas dan fokus pada kegiatan yang memiliki nilai produktif bagi kemajuan wilayah.

“Kita harus segera membangun jaringan komunikasi yang kuat dengan semua kabupaten dan kota. Identifikasi kebutuhan mereka, tetapkan prioritas bersama, kemudian kita akan menyampaikannya secara bersama-sama ke kementerian terkait di pusat,” tutup Amirudin.